Lrt Palembang jadi Beban Negara! Bayar Listrik Rp 8 Miliar Perbulan Pemasukan Rp 1,2 Miliar

SumselA1, Palembang – Keberadaan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan kian disorot tajam karena terus menjadi beban finansial yang memberatkan keuangan negara. Alih-alih menjadi kebanggaan mandiri, proyek kereta layang berbiaya jumbo ini setiap tahunnya harus disokong suntikan dana APBN hingga sekitar Rp300 miliar demi menyelamatkannya dari jurang kebangkrutan operasional.

Timpangnya neraca operasional yang mencolok ini diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), saat melakukan peninjauan langsung ke LRT Sumsel pada Kamis (5/11/2026). Dalam blusukannya, ia memaparkan fakta ironis: tagihan listrik operasional LRT mencapai sekitar Rp8 miliar per bulan, sementara pendapatan dari penjualan tiket hanya berkisar Rp1,2 miliar per bulan—tak sampai seperlima dari biaya listrik semata.

Rendahnya pendapatan operasional tersebut berbanding lurus dengan tingkat okupansi penumpang yang sangat memprihatinkan dan sepi peminat. Memulai peninjauan dari Stasiun Bandara, BHS mencatat bahwa jumlah penumpang yang terangkut ternyata hanya mengisi sekitar dua persen dari total kapasitas armada yang tersedia. Kondisi ini menjadi catatan krusial yang sangat disayangkan, mengingat nilai investasi pembangunan infrastruktur tersebut menelan uang rakyat hingga hampir Rp12 triliun.

BHS menilai struktur pembiayaan saat ini sangat tidak adil. Manfaat keberadaan LRT hanya dinikmati secara eksklusif oleh masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan, namun beban operasionalnya yang membengkak justru ditanggung oleh kas negara yang bersumber dari pajak seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, BHS mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret. Ia mendorong jajaran gubernur dan wali kota agar aktif mengedukasi serta menggerakkan masyarakat beralih ke transportasi publik, mengoptimalisasi kawasan komersial di sekitar 13 stasiun guna mendongkrak pendapatan non-tiket (non-farebox), serta mempercepat integrasi angkutan pengumpan (feeder) dari kawasan permukiman dan pusat ekonomi menuju stasiun.

Ia menegaskan bahwa PT KAI tidak akan sanggup menutup kekurangan biaya operasional bila dukungan pusat dikurangi tanpa kontribusi daerah.

Lebih lanjut, BHS menyampaikan opsi tegas apabila pemerintah daerah tidak segera mengambil peran aktif, yakni mendorong agar alokasi kekurangan biaya operasional sebesar Rp300 miliar tersebut dapat dibebankan langsung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *