Catatan Kelam Akhir Tahun 2026: Sederet Skandal Kredit BRI di Sumsel, Kerugian Tembus Rp 1.000.000.000.000 Triliun

PALEMBANG — Tahun 2026 menjadi catatan kelam bagi dunia perbankan pelat merah di Sumatera Selatan (Sumsel). Sepanjang tahun ini, jajaran penegak hukum—mulai dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI), hingga Polda Sumsel—membongkar tiga skandal korupsi dan kredit fiktif yang menyeret fasilitas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).

Rentetan skandal tersebut menelan potensi kerugian keuangan negara hingga lebih dari Rp1 triliun. Mulai dari manipulasi kredit korporasi raksasa hingga penyelewengan dana subsidi untuk pelaku usaha mikro menjadi sorotan publik hingga penghujung tahun.

Skandal Kredit Korporasi Rp922,4 Miliar

Kasus terbesar sepanjang 2026 diungkap oleh Kejati Sumsel terkait dugaan penyimpangan fasilitas kredit kepada dua perusahaan perkebunan, yakni PT Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) dan PT Sri Andal Lestari (SAL). Dalam dakwaan, perkara ini merugikan negara hingga Rp922,4 miliar.

Penanganan kasus ini menyita perhatian nasional setelah pada Maret 2026 penyidik menetapkan delapan mantan petinggi dan pejabat kantor pusat BRI sebagai tersangka. Mereka terdiri dari Kuswiyoto (KW), Susy Liestiowaty (SL), Wahyu Sulistiyono (WH), Irwan Junaedy (IJ), Lina Sari (LS), Achmad F.C. Barir (AC), Koko Alun Akbar (KA), dan Tina Priatina (TP).

Meski proses penyidikan berhasil menyelamatkan dan mengembalikan keuangan negara hingga Rp1,428 triliun, babak hukum perkara ini terus bergulir. Sejak Agustus–September 2026, kedelapan terdakwa menjalani rangkaian sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Palembang.

Manipulasi Kredit Post Financing Rp90 Miliar

Pada pertengahan tahun, giliran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel yang mengungkap praktik kecurangan perbankan. Penyidik membongkar kasus kredit fiktif berjenis post financing kepada 10 debitur pada periode 2022–2023 yang merugikan negara sekitar Rp90 miliar.

Dalam aksinya, para pelaku menggunakan perusahaan tertentu untuk mencairkan dana dengan melampirkan dokumen proyek palsu, mulai dari kontrak fiktif, surat pesanan, invoice, hingga berita acara serah terima pekerjaan. Kepolisian telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dan menjerat mereka dengan Undang-Undang Perbankan.

Penyelewengan Dana UMKM di OKI dan Buronan Mantri

Tak hanya kredit bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil turut menjadi sasaran bancakan. Kejari OKI membongkar kasus korupsi penyaluran KUR di BRI Unit Pampangan periode 2023–2024 dengan kerugian negara mencapai Rp1,08 miliar.

Tiga oknum internal bank ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Unit Roby Pratama (RP), serta dua mantri, AF/AV dan Joni Hidayat (JH). Menjelang akhir tahun, Kejari OKI menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Joni Hidayat pada November 2026 karena terus mangkir dari panggilan penyidik. Sementara itu, berkas tersangka RP bersiap memasuki meja hijau Pengadilan Tipikor Palembang setelah upaya praperadilannya ditolak Pengadilan Negeri Kayu Agung pada Oktober lalu.

Rapor Merah Pengawasan Perbankan

Rentetan tiga kasus besar sepanjang 2026 ini menjadi pengingat keras bagi tata kelola dan pengawasan internal industri perbankan di daerah. Penegakan hukum yang berjalan hingga akhir tahun diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran dana pembiayaan negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *